Direktur Eksekutif Emrus Corner: Tidak Boleh Mengedepankan Partai Daripada Negara

INDONESIASATU.CO.ID:

JAKARTA - Gokar telah membuat keputusan strategis sebagai langkah awal menangani berbagai persoalan terkait kepentingan politik Golkar dengan mengangkat IM sebagai PLT Ketum partai, pasca SN masuk tahanan KPK. Sekalipun ini agak terlambat, tetapi tetap lebih baik daripada tidak sama sekali. Seharusnya, pengangkatan PLT ini dilakukan sejak SN ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi kasus E-KTP.

Sebagaimana disampaikan Mafud MD pada acara ILC, dini hari tadi di TV One, bahwa Ketetapan MPR, nomor VI tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, yang masih berlaku, memuat bahwa pejabat negara yang mendapat sorotan publik karena tingkah laku dan kebijakannya, mundur dari jabatannya tanpa menunggu keputusan pengadilan. Pengangkatan PLT Ketum tersebut sangat baik. Namun jauh lebih baik bila Golkar mengedepankan kepentingan negara daripada partai dengan lebih dahulu mengangkat PLT mengganti posisi SN sebagai Ketua DPR-RI. Bukankah negeri ini sudah sepakat bahwa kepentingan negara di atas kepentingan partai (golongan)? Bukankah kepentingan partai di atas kepentingan pribadi.

"Jangan sampai terjadi bahwa kepentingan pribadi di atas kepentingan partai apalagi kepentingan negara. Bila hal ini yang terjadi dalam praktek politik di Indonesia, maka negeri ini saya pastikan tetap menghadapi permasalahan pelik dalam kerja-kerja politik, baik dalam skop internal partai, daerah, mapun nasional. Konsekuensi lebih lanjut akan terjadi drama maupun seri drama politik di negeri in", kata Emrus Sihombing Direktur Eksekutif Emrus Corner pada wartawan Rabu (22/11/2017).

Untuk menghapus atau paling tidak meminimalisasi konsekuensi tersebut, paling tidak ketika Golkar mengangkat PLT Ketum partai kemarin, seharusnya sekaligus sebersamaan menetapkan PLT Ketua DPR-RI dari Golkar. Sebab, Ketua DPR RI, sesuai dengan amanat UU, bahwa pengganti Ketua (pimpinan) DPR RI tetap dari kader partai yang sama. "Bagi Golkar, siapa sosok kader yang mumpuni memimpin DPR RI, menurut saya, tidak menjadi masalah. Mengapa? Golkar memiliki "segudang" sumber daya manusia yang handal memimpin lembaga legislatif kita, baik dari tokoh usia muda, usia matang dan dari usia tua yang masih produktif dan kritis.

Tokoh tersebut antara lain, BSP di komisi VI, AK yang pernah mejabat Ketua DPR RI sekalipun tidak lama, dan sejumlah politisi senior yang masih cemerlang", ucap Emrus Sihombing Oleh karena itu, pengangkatan PLT Ketua DPR RI sejatinya dilakukan sesegera mungkin. Bila ada sementara pandangan yang mengatakan bahwa, tiadanya SN memimpin DPR RI tidak mengganggu kinerja karena kolektif kolegial, sangat sulit diterima akal sehat. "Bila itu alasannya, berarti dari awal tidak perlu ada Ketua DPR RI sehingga tidak ada sejumlah biaya yang terkait dengan tunjangan, pengawal, ajudan dan fasilitas oleh karena jabatan sebagai Ketua DPR RI pada setiap tahun anggaran. Ini bisa menjadi penghematan APBN", kata Emrus Sihombing Direktur Eksekutif Emrus Corner. (Adhy)

Index Berita